nusakini.com--Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Pemerintah selalu berkomitmen untuk mengelola APBN dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Ia juga menegaskan akan terus meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tiap tahun agar terus mampu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

Hal itu diungkapkannya saat menyampaikan LKPP (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Auditorium BPK RI pada Rabu (28/03). 

"APBN adalah uang rakyat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus bermanfaat bagi rakyat. Setiap rupiah yang dibelanjakan tidak boleh tercederai oleh penyelewengan atau korupsi. Uang rakyat harus kembali kepada rakyat," tutup Menkeu. 

• Ini Cara Kreatif Indonesia Mendanai SDGs
• Sri Mulyani Minta Pelaku Usaha Tidak Khawatirkan Naiknya Suhu Politik
• Menkeu: Perekonomian Indonesia 2019 Optimis Namun Harus Tetap Waspada
• Kunjungi Sangihe, Menkeu dan Menkominfo Uji Coba Jaringan Palapa Ring Tengah
• Pemerintah Optimis Namun Tetap Waspada Jalani Ekonomi 2019

Pada kesempatan itu, Menkeu menjelaskan bahwa nilai aset tahun 2017 meningkat hingga mencapai Rp7.807,5 triliun. 

"Kenaikan nilai aset menunjukkan bahwa belanja negara tidak hanya digunakan untuk mendukung belanja operasional tapi juga telah menghasilkan aset yang bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ujar Menkeu. 

Lebih lanjut, Menkeu menyatakan bahwa pinjaman tetap dapat dikendalikan, sehingga Pemerintah mampu menjaga rasio utang tetap berada di tingkat yang aman, yaitu 29,4% terhadap PDB. Capaian rasio utang tahun 2017 merupakan indikator bahwa pemerintah sangat berhati-hati dalam menggunakan utang sebagai instrumen keuangan dan sumber pembiayaan. 

"Utang bukan hanya sebagai instrumen untuk menutup defisit APBN, namun juga sebagai instrumen investasi bagi masyarakat Indonesia," ungkapnya.(p/ab)